Dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Agama Bima tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengakses link: https://siwas.mahkamahagung.go.id.
WhatsApp_Image_2026-07-29_at_092737.jpeg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
⚙️

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

SOP & Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan

A
Memeriksa Pengaduan
  • Identitas pengadu;
  • Relevansi kepentingan pengadu;
  • Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
  • Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
B
Memeriksa Pihak-Pihak Terkait

Memeriksa pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim pemeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi/konfirmasi.

C
Memeriksa Pihak yang Diadukan
  • Identitas;
  • Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
  • Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
D
Memeriksa Saksi Terlapor

Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

E
Verifikasi Dokumen

Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan saksama, dibuat fotokopinya dan dilegalisir.

F
Konfrontasi

Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

G
Pemeriksaan Lapangan

Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

Penyelesaian oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

  • ⚖️
    Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
  • 🛡️
    Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
  • 🤫
    Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dalam melakukan pemeriksaan materi aduan.
  • 🚧
    Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu (karena alasan tertentu yang dapat mengancam/merugikan), penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.

Batas Waktu Penyelesaian (Service Level Agreement)

60 HARI
Maksimal Keputusan Hasil Pemeriksaan

Sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

14 HARI
Penyampaian Keputusan Kepada Pengadu

Sejak hasil pengaduan diputuskan.


© 2026 Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

⚙️

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

SOP & Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan

A
Memeriksa Pengaduan
  • Identitas pengadu;
  • Relevansi kepentingan pengadu;
  • Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
  • Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
B
Memeriksa Pihak-Pihak Terkait

Memeriksa pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim pemeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi/konfirmasi.

C
Memeriksa Pihak yang Diadukan
  • Identitas;
  • Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
  • Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
D
Memeriksa Saksi Terlapor

Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

E
Verifikasi Dokumen

Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan saksama, dibuat fotokopinya dan dilegalisir.

F
Konfrontasi

Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

G
Pemeriksaan Lapangan

Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

Penyelesaian oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

  • ⚖️
    Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
  • 🛡️
    Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
  • 🤫
    Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dalam melakukan pemeriksaan materi aduan.
  • 🚧
    Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu (karena alasan tertentu yang dapat mengancam/merugikan), penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.

Batas Waktu Penyelesaian (Service Level Agreement)

60 HARI
Maksimal Keputusan Hasil Pemeriksaan

Sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

14 HARI
Penyampaian Keputusan Kepada Pengadu

Sejak hasil pengaduan diputuskan.


© 2026 Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

-->

Proses Penanganan Pengaduan

Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009


PENGADUAN
⬇
PETUGAS MEJA PENGADUAN Membuat Tanda Terima Untuk Pelapor
⬇
PANITERA MUDA HUKUM Menelaah Kewenangan
⬇
KETUA PENGADILAN
⬍
KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI

Pengaduan Diteruskan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Untuk Dilakukan Penelaahan Oleh Hakim Tinggi Pengawas

BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI

Pengaduan Diteruskan Kepada Kepala BAWAS MARI

⬇
Pemeriksaan
⬍
Tidak Terbukti
Penjatuhan Hukuman Disiplin

📌 Kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

🛡️ Hak-Hak Pelapor

Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.


© 2026 Layanan Pengaduan Pengadilan

Proses Penanganan Pengaduan

Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009


PENGADUAN
⬇
PETUGAS MEJA PENGADUAN Membuat Tanda Terima Untuk Pelapor
⬇
PANITERA MUDA HUKUM Menelaah Kewenangan
⬇
KETUA PENGADILAN
⬍
KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI

Pengaduan Diteruskan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Untuk Dilakukan Penelaahan Oleh Hakim Tinggi Pengawas

BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI

Pengaduan Diteruskan Kepada Kepala BAWAS MARI

⬇
Pemeriksaan
⬍
Tidak Terbukti
Penjatuhan Hukuman Disiplin

📌 Kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

🛡️ Hak-Hak Pelapor

Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.


© 2026 Layanan Pengaduan Pengadilan

-->
⚖️

Pengaduan Dugaan Pelanggaran

Yang Dilakukan Oleh Hakim dan Pegawai

Tujuan Laporan: Seluruh laporan pengaduan pelanggaran ditujukan langsung kepada Lembaga Peradilan.

A. Sumber Pengaduan

1. Masyarakat

  • Para pencari keadilan
  • Pengacara
  • Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
  • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • Komisi Ombudsman Nasional, dll.

2. Internal

Pengaduan yang berasal dari dalam (internal) lembaga pengadilan itu sendiri.

3. Laporan Kedinasan

Merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

B. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pencatatan
➔
2. Penelaahan
➔
3. Penyaluran
➔
4. Pembentukan Tim
➔
5. Survey Pendahuluan
➔
6. Rencana Pemeriksaan
➔
7. Pelaksanaan Pemeriksaan

C. Ruang Lingkup & Materi Pengaduan

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.
  • Penyalahgunaan wewenang atau jabatan.
  • Pelanggaran sumpah jabatan.
  • Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer.
  • Perbuatan tercela: amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan aparat lembaga peradilan/anggota masyarakat.
  • Pelanggaran hukum acara (sengaja, lalai, atau tidak paham).
  • Mal administrasi: kesalahan, kekeliruan, atau kelalaian administratif.
  • Pelayanan publik yang tidak memuaskan dan merugikan pihak-pihak berkepentingan/masyarakat umum.

D. Tahapan Pemeriksaan Atas Pengaduan

1
Memeriksa Pengaduan

Meliputi: Identitas pengadu; Relevansi kepentingan pengadu; Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya; dan Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

2
Memeriksa Pihak-Pihak Terkait

Yaitu pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim pemeriksa untuk kepentingan klarifikasi/konfirmasi pengaduan.

3
Memeriksa Pihak yang Diadukan

Meliputi: Identitas; Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat; dan Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

4
Memeriksa Pihak Lain (Saksi Terlapor)

Memeriksa pihak yang diajukan oleh pihak yang diadukan (yang dapat menguatkan dalil-dalilnya).

5
Pemeriksaan Dokumen

Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan saksama, dibuat fotokopinya, dan dilegalisir.

6
Konfrontasi

Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

7
Pemeriksaan Lapangan

Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).


© 2026 Pedoman Pengawasan dan Penanganan Pengaduan

⚖️

Pengaduan Dugaan Pelanggaran

Yang Dilakukan Oleh Hakim dan Pegawai

Tujuan Laporan: Seluruh laporan pengaduan pelanggaran ditujukan langsung kepada Lembaga Peradilan.

A. Sumber Pengaduan

1. Masyarakat

  • Para pencari keadilan
  • Pengacara
  • Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
  • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • Komisi Ombudsman Nasional, dll.

2. Internal

Pengaduan yang berasal dari dalam (internal) lembaga pengadilan itu sendiri.

3. Laporan Kedinasan

Merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

B. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pencatatan
➔
2. Penelaahan
➔
3. Penyaluran
➔
4. Pembentukan Tim
➔
5. Survey Pendahuluan
➔
6. Rencana Pemeriksaan
➔
7. Pelaksanaan Pemeriksaan

C. Ruang Lingkup & Materi Pengaduan

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.
  • Penyalahgunaan wewenang atau jabatan.
  • Pelanggaran sumpah jabatan.
  • Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer.
  • Perbuatan tercela: amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan aparat lembaga peradilan/anggota masyarakat.
  • Pelanggaran hukum acara (sengaja, lalai, atau tidak paham).
  • Mal administrasi: kesalahan, kekeliruan, atau kelalaian administratif.
  • Pelayanan publik yang tidak memuaskan dan merugikan pihak-pihak berkepentingan/masyarakat umum.

D. Tahapan Pemeriksaan Atas Pengaduan

1
Memeriksa Pengaduan

Meliputi: Identitas pengadu; Relevansi kepentingan pengadu; Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya; dan Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

2
Memeriksa Pihak-Pihak Terkait

Yaitu pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim pemeriksa untuk kepentingan klarifikasi/konfirmasi pengaduan.

3
Memeriksa Pihak yang Diadukan

Meliputi: Identitas; Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat; dan Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

4
Memeriksa Pihak Lain (Saksi Terlapor)

Memeriksa pihak yang diajukan oleh pihak yang diadukan (yang dapat menguatkan dalil-dalilnya).

5
Pemeriksaan Dokumen

Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan saksama, dibuat fotokopinya, dan dilegalisir.

6
Konfrontasi

Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

7
Pemeriksaan Lapangan

Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).


© 2026 Pedoman Pengawasan dan Penanganan Pengaduan

-->
📢

Cara Menyampaikan Pengaduan

PENGADILAN AGAMA BIMA


Penyampaian laporan pengaduan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding dimana peristiwa yang diadukan terjadi atau di mana Terlapor bertugas, atau kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

🗣️

A. Secara Lisan

Pihak Pelapor datang langsung ke kantor untuk memberikan laporan/pengaduan melalui Meja Pengaduan yang tersedia, atau melalui telepon pada jam kerja (08.00 s/d 16.30 WIB).

📞 (0374) 43209
✉️

B. Secara Tertulis

Menyampaikan surat resmi kepada Ketua Pengadilan Agama Bima (diantar langsung, pos, fax, atau email).

📍 Alamat: Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima - 84115
📠 Fax: (0374) 45156
📧 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
*Wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung terkait.
💻

C. Secara Daring (Online)

Mengisi formulir pengaduan secara elektronik yang tersedia di portal resmi SIWAS Mahkamah Agung RI atau website Pengadilan.

🌐 Portal SIWAS MA-RI 🌐 Web PA Bima

📋 Penerimaan Pengaduan

  • ✔️
    Pengadilan Agama Bima akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
  • ✔️
    Pengadilan Agama Bima akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
  • ✔️
    Pengadilan Agama Bima akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.

⚠️ PERHATIAN PENTING

Pengadilan Agama Bima hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.


© 2026 Layanan Pengaduan Pengadilan Agama Bima

📢

Cara Menyampaikan Pengaduan

PENGADILAN AGAMA BIMA


Penyampaian laporan pengaduan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding dimana peristiwa yang diadukan terjadi atau di mana Terlapor bertugas, atau kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

🗣️

A. Secara Lisan

Pihak Pelapor datang langsung ke kantor untuk memberikan laporan/pengaduan melalui Meja Pengaduan yang tersedia, atau melalui telepon pada jam kerja (08.00 s/d 16.30 WIB).

📞 (0374) 43209
✉️

B. Secara Tertulis

Menyampaikan surat resmi kepada Ketua Pengadilan Agama Bima (diantar langsung, pos, fax, atau email).

📍 Alamat: Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima - 84115
📠 Fax: (0374) 45156
📧 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
*Wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung terkait.
💻

C. Secara Daring (Online)

Mengisi formulir pengaduan secara elektronik yang tersedia di portal resmi SIWAS Mahkamah Agung RI atau website Pengadilan.

🌐 Portal SIWAS MA-RI 🌐 Web PA Bima

📋 Penerimaan Pengaduan

  • ✔️
    Pengadilan Agama Bima akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
  • ✔️
    Pengadilan Agama Bima akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
  • ✔️
    Pengadilan Agama Bima akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.

⚠️ PERHATIAN PENTING

Pengadilan Agama Bima hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.


© 2026 Layanan Pengaduan Pengadilan Agama Bima

-->

More Articles …

Page 1 of 3

 
  • Detail Realisasi Anggaran Kumulatif

 
Anonimasi Putusan
30 September 2026 / 6 views
 
Validasi AKta Cerai
30 September 2026 / 5 views
 
Profil Kinerja PA Bima
30 September 2026 / 6 views
 
Hak-hak Dou Siwe Ro Hak Ana Sanggori Wii Angi
30 September 2026 / 4 views
 
EAC
30 September 2026 / 3 views
 

Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Triwulan II

3.99
Sangat Baik

Indek Persepsi Anti Korupsi Triwulan II

4.00 100%
sangat baik

Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II

3.99
sangat baik