Dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Agama Bima tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengakses link: https://siwas.mahkamahagung.go.id.
WhatsApp_Image_2026-07-29_at_092737.jpeg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Sisa Panjar Perkara

Prosedur Pengecekan & Pengambilan Pengembalian Sisa Biaya Perkara

💰 Uraian Layanan Pengembalian Sisa Panjar
  1. Pembuatan Perincian: Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada Pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara.
  2. Menghadap Pemegang Kas: Pemohon / Penggugat menghadap Pemegang Kas dengan membawa informasi nomor perkara untuk menanyakan rincian penggunaan panjar biaya perkara.
  3. Penjelasan Rincian: Pemegang Kas memberikan penjelasan rincian penggunaan biaya berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara.
📝 Mekanisme Kwitansi & Penyerahan Sisa Panjar
  • Apabila terdapat sisa panjar, Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sesuai jumlah dalam jurnal untuk ditandatangani Pemohon/Penggugat.
Pembagian 3 Lembar Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar:
  • Lembar Pertama: Untuk Pemegang Kas.
  • Lembar Kedua: Untuk Pemohon / Penggugat.
  • Lembar Ketiga: Untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.
  1. Setelah menandatangani kwitansi, Pemohon/Penggugat menyerahkannya kembali kepada Pemegang Kas.
  2. Pemegang Kas menyerahkan uang tunai sejumlah sisa panjar beserta tindasan lembar pertama kwitansi kepada Pemohon/Penggugat.

⚠️ Catatan Penting & Batas Waktu Pengambilan (6 Bulan)

Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau belum mengambil sisa panjarnya, Panitera akan mengirimkan surat pemberitahuan.

Jika sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUHPerdata), yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara.

Sisa Panjar Perkara

Prosedur Pengecekan & Pengambilan Pengembalian Sisa Biaya Perkara

💰 Uraian Layanan Pengembalian Sisa Panjar
  1. Pembuatan Perincian: Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada Pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara.
  2. Menghadap Pemegang Kas: Pemohon / Penggugat menghadap Pemegang Kas dengan membawa informasi nomor perkara untuk menanyakan rincian penggunaan panjar biaya perkara.
  3. Penjelasan Rincian: Pemegang Kas memberikan penjelasan rincian penggunaan biaya berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara.
📝 Mekanisme Kwitansi & Penyerahan Sisa Panjar
  • Apabila terdapat sisa panjar, Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sesuai jumlah dalam jurnal untuk ditandatangani Pemohon/Penggugat.
Pembagian 3 Lembar Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar:
  • Lembar Pertama: Untuk Pemegang Kas.
  • Lembar Kedua: Untuk Pemohon / Penggugat.
  • Lembar Ketiga: Untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.
  1. Setelah menandatangani kwitansi, Pemohon/Penggugat menyerahkannya kembali kepada Pemegang Kas.
  2. Pemegang Kas menyerahkan uang tunai sejumlah sisa panjar beserta tindasan lembar pertama kwitansi kepada Pemohon/Penggugat.

⚠️ Catatan Penting & Batas Waktu Pengambilan (6 Bulan)

Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau belum mengambil sisa panjarnya, Panitera akan mengirimkan surat pemberitahuan.

Jika sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUHPerdata), yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara.

-->

PROSEDUR PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN (AKTE CERAI, SALINAN PUTUSAN, SALINAN PENETAPAN) Dalam setiap perkara yang diajukan, pasti terdapat hasil. Entah hasil tersebut berupa kesimpulan, maupun yang lainnya. Yang dimaksud dengan hasil disini adalah produk yang dihasilkan setelah adanya tanggapan dari pengadilan sebagai umpan balik dari pengajuan perkara. Produk pengadilan sendiri bermacam-macam. Meskipun secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni putusan dan penetapan, sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek). Syarat pengambilan produk pengadilan : Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : Pencatatan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); Leges Salinan Putusan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) Leges Salinan Penetapan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); Biaya salinan putusan/penetapan @ Rp. 300 per lembar (Tiga ratus rupiah perlembar) Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penerima kuasa adalah orang tua dan atau saudara kandung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. PERSYARATAN PENGAMBILAN DUPLIKAT AKTE CERAI Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; Surat Keterangan dari Kelurahan bahwa setelah bercerai belum pernah menikah lagi; Fotokopi KTP yang masih berlaku.

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus & Insidentil

Persyaratan Pendaftaran Kuasa Hukum / Advokat dan Kuasa Insidentil

⚖️ Untuk Kuasa Hukum / Advokat

  • Surat Kuasa yang sudah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  • Melampirkan Kartu Pengenal (ID Card) Advokat yang masih berlaku.
  • Melampirkan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat.
  • Membayar PNBP: Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

👥 Untuk Kuasa Insidentil

  • Calon pemberi kuasa dan penerima kuasa datang langsung menghadap ke Pengadilan Agama Bima.
  • Fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  • Menandatangani Surat Kuasa Insidentil di hadapan pejabat yang berwenang.
  • Membuat Surat Permohonan untuk menjadi kuasa.
  • Surat Izin dari Ketua Pengadilan untuk beracara di Pengadilan Agama Bima.
  • Melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai hubungan darah.
  • Membayar PNBP: Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus & Insidentil

Persyaratan Pendaftaran Kuasa Hukum / Advokat dan Kuasa Insidentil

⚖️ Untuk Kuasa Hukum / Advokat

  • Surat Kuasa yang sudah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  • Melampirkan Kartu Pengenal (ID Card) Advokat yang masih berlaku.
  • Melampirkan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat.
  • Membayar PNBP: Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

👥 Untuk Kuasa Insidentil

  • Calon pemberi kuasa dan penerima kuasa datang langsung menghadap ke Pengadilan Agama Bima.
  • Fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  • Menandatangani Surat Kuasa Insidentil di hadapan pejabat yang berwenang.
  • Membuat Surat Permohonan untuk menjadi kuasa.
  • Surat Izin dari Ketua Pengadilan untuk beracara di Pengadilan Agama Bima.
  • Melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai hubungan darah.
  • Membayar PNBP: Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
-->

KETENTUAN UMUM Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Adapun yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah : Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau sengketa hak atas tanah. Berikut adalah ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana : Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. MEKANISME GUGATAN SEDERHANA Berikut adalah tata cara pendaftaran gugatan sederhana : Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai : Identitas penggugat dan tergugat; Penjelasan ringkas duduk perkara; dan Tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

More Articles …

Page 1 of 3

 
  • Detail Realisasi Anggaran Kumulatif

 
Anonimasi Putusan
30 September 2026 / 6 views
 
Validasi AKta Cerai
30 September 2026 / 5 views
 
Profil Kinerja PA Bima
30 September 2026 / 6 views
 
Hak-hak Dou Siwe Ro Hak Ana Sanggori Wii Angi
30 September 2026 / 4 views
 
EAC
30 September 2026 / 3 views
 

Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Triwulan II

3.99
Sangat Baik

Indek Persepsi Anti Korupsi Triwulan II

4.00 100%
sangat baik

Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II

3.99
sangat baik